 Kalau guru sudah dapat melakukan pembelajaran secara ini, yang sangat bermutu, beliau tidak dapat disebut "gaptek" dan untuk belajar cara memakai komputer adalah gampang sekali. Sebenarnya kalau beliau sudah biasa menggunakan kreativitas begini, beliau dapat melihat kebanyakan kekurangan dari teknologi canggih, misalnya pembelajaran pasif, suap-suapan informasi - yang tidak perlu imaginasi atau kreativitas, dll - Asal-Hafal-Saja. Ilmu Teknologi Pendidikan Berbasis-Ilmu TTG yang berbasis-kreativitas guru dan pelajar paling menyiapkan guru maupun pelajar untuk semua keadaan di mana saja. Saya kira "yang sudah lupa" bahwa apa saja dapat diajarkan (termasuk dasarnya teknologi canggih sendiri) dengan teknologi sederhana, adalah yang "gaptek". Teknologi canggih hanya adalah salah satu pilihan kalau mengajar, bukan kebutuhan (kecuali kalau mengajar teknologinya). |
Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan
Komisi X DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (13/12/2010), menyepakati, dalam formula baru kelulusan siswa dari satuan pendidikan harus mengakomodasi nilai rapor, ujian sekolah, dan ujian nasional (UN). Bahkan, mata pelajaran lain yang tidak masuk UN juga diminta untuk dipakai sebagai pertimbangan kelulusan.
Ketua Panitia Kerja UN Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, pada kelulusan siswa mulai tahun 2011 jangan lagi dengan penilaian yang saling menjatuhkan. Kegagalan siswa lulus dari sekolah selama ini banyak didominasi hasil UN yang tidak mencapai nilai minimal.
”Kita berutang kepada masyarakat soal standar mutu pendidikan yang belum sama. Jadi, tidak bisa ujian kelulusan dengan standar sama. Formula baru standar kelulusan siswa mesti adil untuk siswa dengan mengakomodasi hasil belajar selama sekolah dan mempertimbangkan nilai lainnya,” kata Rully.
Pemerintah sepakat
Nuh mengatakan, pemerintah sepakat dengan masukan DPR untuk mengakomodasi semua proses belajar siswa selama di sekolah. Meski bersedia menerima masukan Komisi X DPR, pemerintah masih tetap ingin supaya dalam penghitungan nilai akhir siswa yang menjadi acuan standar kelulusan tetap memberi bobot yang lebih besar pada hasil UN. Nuh beralasan, nilai UN perlu untuk mengontrol nilai sekolah.
Dari kajian Kemendiknas, sekolah yang terakreditasi C cenderung lebih mudah atau royal memberi nilai tinggi kepada siswa. Dengan demikian, nilai dari sekolah untuk semua siswa hampir sama, dianggap belum mampu membedakan mana siswa yang berprestasi baik dan biasa- biasa saja atau di bawah rata-rata.
Nuh mengatakan, nilai akhir yang merupakan gabungan dari nilai sekolah dan nilai UN tetap harus memenuhi syarat nilai minimal. Pemerintah berencana mematok nilai minimal 5,5. Dengan adanya formula baru kelulusan siswa, berkembang wacana tidak ada lagi UN ulangan.
Dedy S Gumelar dari Fraksi PDI-P mengatakan, penilaian kelulusan nanti sudah mengakomodasi penilaian dari guru dan sekolah serta tidak saling menjatuhkan sehingga tidak perlu UN ulangan. Nuh mengatakan, ada atau tidaknya UN ulangan, akan dibahas kembali. (ELN)
Sumber : Kompas.com
